BPK PERWAKILAN PROVINSI JAMBI SERAHKAN LHP KINERJA DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2017

Jambi (22/12/2017), BPK Perwakilan Provinsi Jambi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan Pemeriksaan Belanja tahun 2017 di Auditorium Lt.2 Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jambi. LHP yang diserahkan yaitu LHP Pengelolaan Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten Tebo, Kinerja Administrasi Kependudukan pada Pemerintah Kabupaten Bungo, Batang Hari dan Muaro Jambi, Kinerja Pendidikan pada Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Kinerja Kesehatan pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

LHP diserahkan langsung Kepala Perwakilan kepada Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah atau yang mewakili. Kepala Perwakilan, Drs, Parna, M.M, dalam sambutannya menyampaikan beberapa hasil pemeriksaan yang masih menjadi kelemahan masing-masing Pemda. Diantaranya, pada Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten Tebo masih dijumpai kekurangan volume pada beberapa paket pekerjaan dan pembayaran biaya perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan.

 

Pada Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2017 pada Pemerintah Kabupaten Bungo, Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Muaro Jambi belum sepenuhnya efektif. Sedangkan Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2016 dan

Semester I Tahun 2017 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, FKTP, RSUD K.H. Daud Arif  masih kurang efektif. Diakhir sambutannya Kepala Perwakilan mengharapkan Hasil Pemeriksaan yang telah diserahkan, dapat memenuhi harapan seluruh pemilik kepentingan (stakeholders), demi terciptanya akuntabilitas dan transparansi keuangan Daerah yang lebih baik. Dan untuk bisa ditindaklanjuti dalam jangka waktu 60 hari setelah LHP diterima.

Gubernur Jambi, H. Zumi Zola Zulkifli, S.T.P., M.A., dalam sambutannya menyampaikan akan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh BPK terkait kelemahan-kelemahan yang masih harus diperbaiki sehingga akuntabilitas keuangan daerah menjadi lebih baik.