Selasa, 25 November 2014 

Temuan BPK Belum Ada Tindak Lanjut

07/10/2009 – 15:26

Media     : Posmetro

Tanggal : 11 September 2009

Kota Baru – Di antara temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang merekomendasikan untuk pengembalian uang negara di Kota Jambi, baru temuan pada pengelolaan lampu jalan yang telah ada lapordan penyetoran.
Kepala Inspektorat Kota Jambi, Zulkifli Yus, menyebutkan, untuk lampu jalan telah ada setoran, namun belum dilaporkan ke BPK. “Ada setoran sebesar Rp100juta, namun belum kita laporkan ke BPK,” ungkap Zulkifli Yus.
Menurutnya untuk pengelolaan lampu jalan tersebut, melibatkan sebanyak 7 kontraktor. Dimana berdasarkan hasil temuan BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah (LKD) Pemkot Jambi, terdapat kemahalan harga kontrak atas pemeliharaan dan penyediaan lampu penerangan jalan sebesar Rp332juta.
Selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, juga ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan pada kegiatan pembangunan Rumah Sakit Abdul Manap.
Dikatakan Zulkifli, untuk kekurangan tersebut telah di-CCO-kan Dinas PU Kota Jambi selaku pelaksana kegiatan. “Kalau itu sudah di CCO oleh PU, namun kita belum tahu sepeerti apa CCO-nya,” ucapnya.
Soal temuan BPK mengenai belum selesainya pembayaran sewa aset milik Dinas Kebersihan oleh CV USB, dikatakan Zulkifli, berdasarkan keterangan Kepala Dinas Kebersihan Kota Jambi, Arif Munandar, telah ada tindakan dari leading sektor yang bersangkutan. “Kata Arif, dia sudah upayakan lakukan penagihan, tapi kita juga belum tahu bagaimana tindakannya,” ujarnya lagi.
Untuk temuan pada pembangunan gedung Perpustakaan Umum Kota Jambi, dirinya mengaku belum mendapat kabar mengenai tindak lanjut dari rekomendasi yang telah disampaikannya kepada instansi bersangkutan.
Sebagai informasi, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, adanya keterlambatan pembangunan gedung Perpustakaan Kota. Sebagai rekomendasinya BPK memerintahkan Dinas Pendidikan untuk menagih denda keterlambatan kepada rekanan yang melaksanakan pekerjaan sebesar Rp528juta. Selain itu juga memerintahkan menegur PPTK, Pengawas, serta Konsultan Pelaksana Kegiatan.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi, M Syahrir, ketika ditemui mengelak ketika dikatakan adanya temuan BPK pada pembangunan perpustakaan, begitu juga ketika ditanyakan bagaimana dengan tindak lanjut rekomendasi yangtelah dikeluarkan BPK. “Tidak ada itu, tidak ada,” ungkapnya terkesan menutupi permasalahan yang ada. (amh)